RedMOL.id-Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Namun di balik angka-angka yang terlihat “membaik”, tersimpan realitas sosial yang belum sepenuhnya sejalan. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan memperlihatkan dinamika yang perlu dikaji lebih dalam—apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasakan masyarakat atau hanya sebatas angka di atas kertas?
Berdasarkan data yang ditampilkan, nilai PDRB Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan konsisten:
2020: Rp1,48 triliun
2021: Rp1,7 triliun
2022: Rp1,87 triliun
2023: Rp1,94 triliun
2024: Rp2,1 triliun
2025: sekitar Rp2,2 triliun
Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2024 saja, PDRB tercatat sekitar Rp2,11 triliun dengan pertumbuhan sekitar 4,5% dibanding tahun sebelumnya.
Secara teori, peningkatan PDRB menandakan ekonomi daerah bergerak maju—ditopang sektor seperti pertanian, perikanan, hingga aktivitas perdagangan.Namun pertanyaan pentingnya: apakah pertumbuhan ini merata?
Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Pulau Taliabu menunjukkan pola yang fluktuatif:
2020:7,3%
2021: naik ke 7,49%
2022: turun ke 6,88%
2023: kembali naik ke 7,31%
2024: turun ke 7,13%
2025: turun lagi ke 6,63%
Data ini memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak berjalan stabil. Bahkan sempat terjadi kenaikan di tengah tren pertumbuhan ekonomi.
Artinya, ada kemungkinan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat bawah.
fenomena ini sering disebut sebagai growth without equity —pertumbuhan tanpa pemerataan.
Beberapa kemungkinan yang bisa dibaca dari data tersebut: Pertumbuhan ekonomi didominasi sektor tertentu (misalnya sumber daya alam)Distribusi pendapatan tidak merata Infrastruktur dan pelayanan publik belum menjangkau seluruh wilayah, Lapangan kerja tidak berkembang secepat pertumbuhan ekonomi
Akibatnya, meskipun angka PDRB naik, kemiskinan tidak langsung turun secara signifikan dan stabil.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka yang terjadi adalah:
Pemerintah perlu memastikan bahwa:
1.(Program pengentasan kemiskinan tepat sasaran)
2.(Investasi berdampak langsung pada masyarakat lokal)
3.(Infrastruktur benar-benar mendukung ekonomi rakyat kecil)
4.(Lapangan kerja terbuka luas, bukan hanya untuk segelintir pihak)
2020–2025 menunjukkan satu hal jelas:
Pulau Taliabu tidak kekurangan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi persoalan adalah:
Apakah pertumbuhan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat?
Jika tidak ada pemerataan, maka peningkatan PDRB hanya akan menjadi statistik—bukan solusi nyata bagi rakyat. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kesenjangan sosial bisa menjadi bom waktu di masa depan.
