RedMOL.ID.Pulau Taliabu –kembali menjadi panggung pernyataan ambisius dari pucuk pucuk pimpinan daerah. Bupati Sashabila menekankan pentingnya adopsi kebijakan strategis yang “inovatif dan kontekstual” demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Bahkan, ia menegaskan bahwa berbagai inovasi yang belum pernah diterapkan di wilayah kepulauan lain akan diupayakan hadir dan mengakar di Taliabu, dengan tujuan mencapai kesetaraan antar daerah.
Namun di balik narasi yang terdengar progresif tersebut, publik mulai melontarkan kritik tajam. Aktivis muflihun La Guna menilai pernyataan itu lebih menyerupai jargon teknokratis ketimbang solusi konkret atas persoalan mendasar yang hingga kini masih membelit masyarakat Taliabu.
“Kalau hanya bicara inovasi tanpa kejelasan arah implementasi, itu bukan solusi—itu ilusi,” ujar Muflihun. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan istilah-istilah rumit, melainkan tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan.
Aktivis mahasiswa pulau Taliabu mengKritik juga mengarah pada frasa “inovasi yang belum pernah diimplementasikan di wilayah kepulauan lain”. Pernyataan ini dinilai terlalu ambisius, bahkan berpotensi tidak realistis jika tidak disertai kajian matang dan kesiapan infrastruktur daerah. Aktivis Muflihun La Guna khawatir, kebijakan semacam yang di lontrakan bupati pulau Taliabu ini justru akan menjadi proyek uji coba yang berisiko, dengan masyarakat sebagai objek eksperimen.
Lebih jauh, konsep “tata kelola adaptif” yang digaungkan dinilai masih kabur. Adaptif terhadap apa? Apakah terhadap kondisi geografis, kebutuhan ekonomi masyarakat, atau sekadar mengikuti tren kebijakan nasional? Tanpa penjelasan rinci, istilah tersebut dinilai hanya menjadi kemasan bahasa yang sulit dipahami publik.
Di sisi lain, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang nyata—mulai dari infrastruktur yang belum merata, pelayanan publik yang lambat, hingga minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, janji menghadirkan inovasi justru terasa kontras dengan kebutuhan dasar yang belum terselesaikan.
Muflihun juga menilai bahwa pendekatan “menyerap skema tata kelola” harus dibarengi dengan evaluasi terhadap kapasitas birokrasi lokal. Tanpa peningkatan kualitas SDM dan sistem pengawasan yang kuat, inovasi berpotensi mandek di level konsep tanpa implementasi nyata.
Masyarakat Taliabu kini menanti lebih dari sekadar pidato. Mereka menuntut bukti—bukan janji. Sebab bagi mereka, kesetaraan antardaerah tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kerja nyata yang konsisten dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
Jika tidak, maka narasi besar tentang inovasi dan adaptasi hanya akan menjadi catatan retoris yang bergaung sesaat, lalu hilang tanpa jejak di tengah realitas yang tak kunjung berubah.
