RedMOL.id—Di saat dunia hari ini sedang bergulat dengan krisis iklim, konflik sumber daya alam, dan tuntutan keadilan pajak global, Pulau Taliabu justru menjadi potret kecil dari luka besar yang dialami banyak daerah kaya sumber daya. Tanah digali, hutan ditebang, air berubah keruh namun kesejahteraan rakyat tak kunjung hadir.jum'at/15/05/2026
Muflihun Seorang aktivis mahasiswa asal Pulau Taliabu, yang juga menyampaikan cita-citanya kelak untuk memimpin daerah ini, menyuarakan kegelisahan publik atas dampak aktivitas pertambangan yang kian dirasakan masyarakat, sekaligus mempertanyakan kontribusi nyata sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.
“Kami melihat langsung dampaknya. Lingkungan rusak, ruang hidup masyarakat menyempit, tapi daerah seperti tidak mendapatkan timbal balik yang adil. Inilah yang membuat publik Pulau Taliabu resah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pertambangan di Pulau Taliabu bukan hanya soal eksploitasi alam, tetapi juga soal keadilan fiskal. Ketika aktivitas ekonomi berskala besar berlangsung, masyarakat berharap ada pajak dan kontribusi resmi yang memperkuat Pendapatan Asli Daerah, bukan justru meninggalkan tanda tanya di tengah kondisi infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar yang masih tertinggal.
Keresahan ini semakin terasa ketika dibandingkan dengan situasi global hari ini. Banyak negara mulai menertibkan perusahaan tambang dan korporasi besar agar membayar pajak secara transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun di Pulau Taliabu, masyarakat masih bertanya-tanya: ke mana hasil bumi kami pergi?
“Pulau Taliabu bukan tanah kosong tanpa pemilik. Ini rumah kami. Jika ada yang mengambil hasil alamnya, maka wajib ada tanggung jawab kepada lingkungan dan kepada daerah,” tegasnya.
Ia menilai, diamnya para pemangku kebijakan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Jalan rusak, air bersih sulit, dan ketimpangan sosial terus terjadi, sementara aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa rasa empati terhadap luka sosial yang ditinggalkan.
Muflihun Sebagai generasi muda Taliabu, ia menegaskan bahwa kritik ini bukan sekadar perlawanan, melainkan ikhtiar menyelamatkan masa depan daerah.
Muflihun La Guna:Tambang harus tunduk pada aturan, transparansi pajak wajib ditegakkan, dan lingkungan tidak boleh dikorbankan,” katanya.
Pulau Taliabu hari ini berdiri di persimpangan sejarah. Di tengah dunia yang mulai sadar bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah bencana, Taliabu tidak boleh terus menjadi daerah yang kaya sumber daya tetapi miskin kesejahteraan.
Jika jeritan ini terus diabaikan, maka sejarah akan mencatat: Pulau Taliabu pernah memperingatkan, namun yang berkuasa memilih bungkam.
