Pulau Taliabu,RedMOL.ID–Di tengah denyut nadi ibu kota kabupaten pulau Taliabu yang seharusnya menjadi wajah pelayanan publik, pemandangan justru tersaji. Masyarakat turun tangan memperbaiki jalan rusak secara swadaya—tanpa kehadiran negara, tanpa sentuhan pemerintah Kabupaten pulau Taliabu. Sebuah potret nyata tentang rapuhnya tanggung jawab dan runtuhnya prioritas pembangunan.
rakyat membayar pajak untuk negara, tetapi justru dipaksa mengambil alih pekerjaan negara itu sendiri. Jalan rusak diperbaiki swadaya, fasilitas umum dibangun gotong royong, bahkan layanan dasar yang semestinya menjadi kewajiban pemerintah kini bergeser menjadi beban kolektif masyarakat.Ini bukan sekadar kisah tentang solidaritas. Ini adalah potret telanjang kegagalan.
Ketika rakyat turun tangan memperbaiki jalan, itu bukan karena mereka ingin mengambil peran negara, melainkan karena negara memilih untuk tidak hadir. Ketika warga patungan demi memperbaiki infrastruktur dasar, itu bukan bentuk partisipasi ideal, tetapi reaksi terpaksa atas pembiaran yang sistematis.
Di ruas jalan yang setiap hari dilalui kendaraan dan aktivitas ekonomi warga, lubang-lubang menganga dibiarkan tanpa penanganan. Tak ada alat berat, tak ada petugas, apalagi papan proyek. Yang ada hanyalah warga dengan alat seadanya—cangkul, sekop, dan material yang mereka kumpulkan secara gotong royong.
Aksi ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan sinyal keras atas kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban paling mendasar: menyediakan infrastruktur yang layak bagi rakyatnya. Jalan, sebagai urat nadi mobilitas dan ekonomi, justru terabaikan di pusat pemerintahan itu sendiri.
Swadaya rakyat yang kerap dipuji sebagai kekuatan lokal, dalam konteks ini berubah menjadi ironi. Ketika warga dipaksa mengambil alih peran negara, maka yang terjadi bukanlah partisipasi, melainkan bentuk keterpaksaan akibat pembiaran.
“Kalau jalan saja rakyat yang urus, lalu pemerintah masih untuk siapa?” ujar salah satu warga dengan nada getir. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan yang kian meluas—bahwa keberadaan pemerintah seolah semakin jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
ini juga membuka pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran. Di tengah klaim pembangunan yang terus digaungkan, publik justru menyaksikan ketimpangan antara narasi dan kenyataan. Dana infrastruktur yang semestinya dialokasikan untuk perbaikan jalan, kini dipertanyakan keberadaannya.
Lebih dari sekadar jalan rusak, ini adalah soal kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Ketika fasilitas dasar diabaikan, maka legitimasi pemerintah ikut dipertaruhkan. Rakyat tidak hanya menuntut pembangunan, tetapi juga kehadiran negara yang nyata dan bertanggung jawab.
Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Bahwa membiarkan rakyat bekerja sendiri di sektor yang menjadi tanggung jawab negara adalah bentuk kegagalan yang tak bisa lagi ditoleransi. Jika jalan di jantung ibu kota saja tak terurus, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: di mana sebenarnya negara berdiri?
Pemerintah, dalam konteks ini, bukan hanya lalai—tetapi juga kehilangan legitimasi moralnya.***Muf
