Oleh:Muflihun La Guna perwakilan buru pulau taliabu
Pulau taliabu,RedMOL.ID—Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei sejatinya bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah simbol panjang perjuangan kelas buruh—tentang keringat, pengorbanan, dan tuntutan akan kehidupan yang layak. Namun di Kabupaten Pulau Taliabu, makna itu terasa kian getir. Di tengah peringatan ini, justru mencuat semacam *mosi tidak percaya* terhadap realitas kesejahteraan buruh yang jauh dari harapan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) membuka tabir ketimpangan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memang mencapai 69,23 persen—sebuah angka yang di atas kertas menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat usia produktif dalam aktivitas ekonomi. Namun angka ini menyimpan ironi: bekerja tidak selalu berarti sejahtera.
Sebanyak 63,56 persen tenaga kerja di Pulau Taliabu masih terserap di sektor informal. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata kehidupan tanpa kepastian. Sektor informal identik dengan upah rendah, ketiadaan jaminan sosial, serta minimnya perlindungan hukum. Dalam kondisi seperti ini, buruh dipaksa bertahan hidup tanpa jaring pengaman.
Lebih jauh lagi, sekitar 40,60 persen pekerja tidak bekerja penuh. Mereka terjebak dalam kondisi setengah menganggur—memiliki pekerjaan, tetapi jam kerja yang minim dan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah bentuk kemiskinan terselubung yang kerap luput dari perhatian kebijakan.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan menjadi akar persoalan. Produktivitas rendah dan nilai tambah yang minim membuat pendapatan buruh stagnan. Dengan kata lain, problem utama di Taliabu bukan sekadar kurangnya lapangan kerja, melainkan buruknya kualitas pekerjaan itu sendiri.
Aktivis mahasiswa asal Taliabu, Muflihun La Guna, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan struktural yang terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
“Data BPS ini memperlihatkan bahwa masyarakat Taliabu memang bekerja, tetapi tidak hidup layak. Ini ironi pembangunan. Negara seolah hadir dalam angka, tapi absen dalam kesejahteraan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik dominasi sektor informal sebagai indikator kegagalan negara dalam menciptakan pekerjaan yang layak.
“Kalau lebih dari 60 persen tenaga kerja masih di sektor informal, itu artinya negara gagal menyediakan pekerjaan yang berkualitas. Ini bukan sekadar statistik, ini realitas hidup masyarakat.”
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada kebanggaan semu atas tingginya angka partisipasi kerja.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah rakyat sejahtera atau tidak? Karena faktanya, banyak yang bekerja tapi tetap miskin.”
Momentum May Day tahun ini pun berubah menjadi refleksi keras. Bukan perayaan, melainkan peringatan bahwa ada yang salah dalam arah pembangunan. Ketimpangan buruh di Pulau Taliabu adalah alarm serius—bahwa tanpa intervensi nyata seperti industrialisasi daerah, penciptaan lapangan kerja formal, dan penguatan perlindungan tenaga kerja, kondisi ini akan terus berulang.
Jika dibiarkan, maka bukan tidak mungkin *mosi tidak percaya* ini akan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan tentang angka—melainkan tentang manusia yang hidup di balik angka-angka itu.
