Kegiatan ini berlangsung di Ruang Senat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan dihadiri puluhan mahasiswa serta sejumlah tokoh Muhammadiyah.
Dialog ini menghadirkan pemateri di antaranya Suryani Mansyur selaku akademisi/dosen gizi, Yogi Syaputra Alidrus, serta Munawir Muhammad yang juga mewakili Rektor dalam membuka kegiatan.
Dalam pemaparannya, Yogi Syaputra Alidrus menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis pemerintah yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput. Ia menyebut, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dengan membuka peluang kerja bagi petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di Maluku Utara.
“MBG bukan sekadar program makanan gratis, tetapi merupakan proyek jangka panjang yang harus terus dievaluasi, bukan dihentikan,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola, mulai dari kualitas produk, standar makanan, legalitas SPPG di berbagai daerah, hingga pengawasan lintas sektor.
Sementara itu, Faisal Kayoa menyampaikan kritik terhadap implementasi program MBG yang dinilai masih menyisakan persoalan serius. Ia menyoroti masih adanya kasus keracunan yang dialami pelajar usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
“Kita tahu program ini merupakan prioritas pemerintah. Namun, kenapa masih sering terdengar kasus keracunan pada pelajar? Ini menunjukkan bahwa tata kelola program MBG perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa program yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu semestinya berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat, mengingat sebagian anggaran pendidikan turut dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
Dalam forum tersebut, mahasiswa turut menawarkan sejumlah solusi konkret, di antaranya penerapan standar wajib keamanan pangan seperti HACCP, fleksibilitas menu berbasis potensi lokal, penguatan pengawasan kemitraan, serta edukasi gizi yang berkelanjutan. Selain itu, mereka mendorong keterlibatan aktif Puskesmas, tenaga pendamping gizi (TPG), sekolah, serta masyarakat luas.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi anggaran MBG melalui sistem digital yang dapat diakses secara cepat dan terbuka, guna memastikan akuntabilitas program.
Aliansi Mahasiswa Maluku Utara menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang perlu diperbaiki, bukan dihentikan. Dengan fondasi sistem keamanan pangan yang kuat serta pengawasan ketat dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, program ini diyakini mampu berkontribusi dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.(red)
